PEMERINTAH TRANSISI MENJADI KEBUTUHAN MENDESAK DAN MERUPAKAN GEBRAKAN BARU DIPLOMASI BAGI REVOLUSI DI PAPUA BARAT
Sadar Tidaknya kita, Perjalanan Sejarah Perjuangan Rakyat telah membentuk dan memberi masukan yang sangat berarti bagi generasi baru dalam merancang langkah dan stragtat kita yang sekaligus memberi masukan dan pencerahan baru yang lebih bermartabat untuk Gerakan Revolusi di Papua Barat.
Hingga saat ini masih banyak terjadi Gerakan Perlawanan Rakyat untuk Penentuan Nasib Sendiri di Papua Barat yang justru lebih memberikan makna dan arti yang mendalam kepada kita, masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional bahwa Rakyat Bangsa Melanesia Di Papua Barat Membutuhkan Sesuatu Yang Justru Lebih Mendasar dari pada sekedar Makan-Pakai. .
Standar pemerintahan local kita di dusunpun, setelah Kongres 2000 dapat kita jadikan sebagai input positif, bagaimana mampu tidaknya rakyat Papua Barat menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi ditengah kehidupan social, Ekonomi dan budaya dalam ruang lingkup tertentu.
Namun tidak hanya sampai disitu …,,,
Sebab Kita masih juga butuh Pemahaman Yang Baik dan Mengetahui dengan Pasti Sejumlah Mekanisme yang Harus Kita Penuhi Bila Perjuangan kita diarahkan untuk KEMERDEKAAN dan KEDAULATAN
Kita mempunyai beberapa “Prayarat yang Mau tra Mau, Suka Tra Suka” harus ada dalam bentuk kerja riil, sehingga untuk Perjuangan inipun akan sangat jelas terlihat dan dari realitas kerja saudara/I merupakan Posisi tawar kita baik secara diplomatic maupun pertanggung jawaban HUKUM dan POLITIK kepada Pemerintah NKRI maupun Masyarakat Internasional/ Mahkamah Konstitusi, diantaranya :
1. Perjuangan kita butuhkan Pengakuan dari rakyat Indonesia begitupun Masyarakat Internasional.
2. Solusi lain, berupa : Perundingan yang bermartabat bersama-sama NKRI dan Lembaga Perlawanan Kita yang Ampuh (Setingkat Negara/ Transisi Pemerintahan) dan ataupun disaksikan Masyarakat Internasional.
3. Dari Lembaga Setingkat Negara Tersebut akan Melakukan Lobyng Kepada Beberapa Pihak diantanya Negara Anggota PBB dan PBB untuk Pendaftaran Status Politik Papua Barat di KOMISI DEKOLONISASI,
Bagi Saya, Sejumlah Catatan Perjalanan Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat pada Point pertama telah jelas kita Lalui. KONGRES 2000 memberi Sesuatu yang sangat berarti bagi point tersebut selain Kerja – Kerja para Diplomatik/ aktivis Papua Barat Untuk Merdeka dan Berdaulat didalam dan diluar negeri, ditambah pelaporan HAM baik Individu maupun secara Kelembagaan yang telah terbentuk.
Bagaimana Proses Selanjutnya Menuju Kemerdekaan Sejati Rakyat Papua Barat ?
“Situasi Tanah Papua menjadi pantauan khusus negara – negara di Dunia serta lembaga – lembaga Internasional Lainnya”.
Mencapai peringkat pertama issue di dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Kondisi saat ini bukanlah akhir dari Tahapan mencapai cita – cita luhur perjuangan Papua Barat merdeka dan berdaulat, melainkan awal menuju pintu gerbang kemerdekaan bangsa, dengan tahapan proses sebagai berikut :
1. Persatuan Nasional Papua Barat.
2. Pemerintahan Transisi
3. Mobilisasi Damai Nasional dan
4. Intervensi
Menigkatnya kampanye Papua Barat di Media Internasional menarik simpati negara – negara di dunia serta lembaga – lembaga Internasional (Dewan Gereja Se – Dunia, LSM – LSM Internasional, Amensty Internasional, Palang Merah Internasional, Dll) di mulai dengan melakukan monitoring awal, pelaksanaan aksi hingga pembebasan beberapa pendemo yang di tahan, masih berada pada kasus – kasus hukum sebelum kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus Politik yang berdampak hukum tetap (cth. Kasus Fillep Karma, Yusak Pakage, Jacob Wanggai,Bucthar Tabuni dll ) dalam hal pengibaran bendera dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan .
Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh segenap Komponen perjuangan rakyat Papua Barat Ras Melanesia yakni dengan 5 ( Lima ) indikator penentu utama Kemerdekaan Papua Barat, antara lain :
1. Seluruh Komponen Perjuangan Papua Barat ( Faksi – Faksi Politik, Force Moral, Perempuan, Pemuda/ Mahasiswa, Tokoh – tokoh agama, dll ) dalam waktu yang sesingkat – singkatnya segera bersatu membentuk pemerintahan Transisi sebagai pertanggung jawaban politik di dalam Negeri yaitu Kabinet Revolusi Papua Barat yang menyiapkan semua instrumen/alat kelengkapan negara untuk berhadapan dengan Aturan Hukum Kolonial Indonesia maupun Hukum Internasional.
2. Seluruh Rakyat Papua Barat segera bersatu menyatakan komitmen dan kebulatan bersama untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat mendorong persatuan nasional Bangsa Papua Barat untuk megusir kolonial Indonesia dan mendorong pemerintahan transisi papua barat serta bersama – sama mengawal perjuangan Papua Barat menuju pintu gerbang kemerdekaan.
3. Mobilisasi Umum Nasional Papua Barat bersama – sama melakukan aksi – aksi damai sesuai prinsip demokrasi untuk terus menarik simpati Internasional bagi terwujudnya Intervensi Internasional menuju perundingan Internasional antara Pemerintah Transisi Papua Barat dan Pemerintah Republik Indonesia yang dimediasi guna mempercepat proses “ Dejure “ status politik Papua Barat.
4. Mendesak Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) Mendaftarkan Papua Barat dalam Komisi Dekolonisasi PBB sehingga secara Hukum membatalkan/ menggugurkan Resolusi PBB Nomor. 2504 tentang New York Agreement dasar Pelaksanaan PEPERA di Papua dan dilakukan Peninjauan kembali semua komunike Internasional terhadap status politik Papua Barat sesuai aturan – aturan dan mekanisme yang telah dibakukan secara Internasional.
5. Menjaga agenda dan garis perjuangan dengan menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia, Moral, Agama, etika dan Adat Papua, serta prinsip dasar demokrasi demi terciptanya tatanan kebangsaan dan kehidupan berbagsa dan bernegara Republik Demokratik Papua Barat bagi terwujudnya perdamaian dunia dengan tidak melakukan penyiksaan, pengusiran secara paksa, penjarahan, dan lain – lain tindakan kekerasan yang bertentangan dengan nilai – nilai tersebut diatas yang bahkan melemahkan dukungan Masyarakat Internasional ( Bangsa – Bangsa ) terhadap perjuangan Menuju Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.
Penutup
Nahh… Sekarang yang menjadi pertanyaan bersama kita :
1. apakah Papua Barat telah siap keluar dari NKRI, dengan kata lain Merdeka dan atau Berdaulat sendiri??
2. Kapan dan Bagaimana Kita Memulai kerja riil dan konsolidasi gerakan dalam network..??
3. Mampukah Generasi Muda sebagai tulang punggung Rakyat di Hari ini dapat menciptakan sesuatu Perubahan Baru bagi bangsa dan Rakyatnya??
Kembali kepada rakyat dan kita yang rindu suatu kebebasan.. Semoga hal - hal diatas boleh memberikan input positif bagi kita sekalian di milist ini... PAPUA BARAT MERDEKA.-
A.N. Sekretariat WPNA
Hingga saat ini masih banyak terjadi Gerakan Perlawanan Rakyat untuk Penentuan Nasib Sendiri di Papua Barat yang justru lebih memberikan makna dan arti yang mendalam kepada kita, masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional bahwa Rakyat Bangsa Melanesia Di Papua Barat Membutuhkan Sesuatu Yang Justru Lebih Mendasar dari pada sekedar Makan-Pakai. .
Standar pemerintahan local kita di dusunpun, setelah Kongres 2000 dapat kita jadikan sebagai input positif, bagaimana mampu tidaknya rakyat Papua Barat menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi ditengah kehidupan social, Ekonomi dan budaya dalam ruang lingkup tertentu.
Namun tidak hanya sampai disitu …,,,
Sebab Kita masih juga butuh Pemahaman Yang Baik dan Mengetahui dengan Pasti Sejumlah Mekanisme yang Harus Kita Penuhi Bila Perjuangan kita diarahkan untuk KEMERDEKAAN dan KEDAULATAN
Kita mempunyai beberapa “Prayarat yang Mau tra Mau, Suka Tra Suka” harus ada dalam bentuk kerja riil, sehingga untuk Perjuangan inipun akan sangat jelas terlihat dan dari realitas kerja saudara/I merupakan Posisi tawar kita baik secara diplomatic maupun pertanggung jawaban HUKUM dan POLITIK kepada Pemerintah NKRI maupun Masyarakat Internasional/ Mahkamah Konstitusi, diantaranya :
1. Perjuangan kita butuhkan Pengakuan dari rakyat Indonesia begitupun Masyarakat Internasional.
2. Solusi lain, berupa : Perundingan yang bermartabat bersama-sama NKRI dan Lembaga Perlawanan Kita yang Ampuh (Setingkat Negara/ Transisi Pemerintahan) dan ataupun disaksikan Masyarakat Internasional.
3. Dari Lembaga Setingkat Negara Tersebut akan Melakukan Lobyng Kepada Beberapa Pihak diantanya Negara Anggota PBB dan PBB untuk Pendaftaran Status Politik Papua Barat di KOMISI DEKOLONISASI,
Bagi Saya, Sejumlah Catatan Perjalanan Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat pada Point pertama telah jelas kita Lalui. KONGRES 2000 memberi Sesuatu yang sangat berarti bagi point tersebut selain Kerja – Kerja para Diplomatik/ aktivis Papua Barat Untuk Merdeka dan Berdaulat didalam dan diluar negeri, ditambah pelaporan HAM baik Individu maupun secara Kelembagaan yang telah terbentuk.
Bagaimana Proses Selanjutnya Menuju Kemerdekaan Sejati Rakyat Papua Barat ?
“Situasi Tanah Papua menjadi pantauan khusus negara – negara di Dunia serta lembaga – lembaga Internasional Lainnya”.
Mencapai peringkat pertama issue di dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Kondisi saat ini bukanlah akhir dari Tahapan mencapai cita – cita luhur perjuangan Papua Barat merdeka dan berdaulat, melainkan awal menuju pintu gerbang kemerdekaan bangsa, dengan tahapan proses sebagai berikut :
1. Persatuan Nasional Papua Barat.
2. Pemerintahan Transisi
3. Mobilisasi Damai Nasional dan
4. Intervensi
Menigkatnya kampanye Papua Barat di Media Internasional menarik simpati negara – negara di dunia serta lembaga – lembaga Internasional (Dewan Gereja Se – Dunia, LSM – LSM Internasional, Amensty Internasional, Palang Merah Internasional, Dll) di mulai dengan melakukan monitoring awal, pelaksanaan aksi hingga pembebasan beberapa pendemo yang di tahan, masih berada pada kasus – kasus hukum sebelum kasus tersebut ditetapkan sebagai kasus Politik yang berdampak hukum tetap (cth. Kasus Fillep Karma, Yusak Pakage, Jacob Wanggai,Bucthar Tabuni dll ) dalam hal pengibaran bendera dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan .
Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh segenap Komponen perjuangan rakyat Papua Barat Ras Melanesia yakni dengan 5 ( Lima ) indikator penentu utama Kemerdekaan Papua Barat, antara lain :
1. Seluruh Komponen Perjuangan Papua Barat ( Faksi – Faksi Politik, Force Moral, Perempuan, Pemuda/ Mahasiswa, Tokoh – tokoh agama, dll ) dalam waktu yang sesingkat – singkatnya segera bersatu membentuk pemerintahan Transisi sebagai pertanggung jawaban politik di dalam Negeri yaitu Kabinet Revolusi Papua Barat yang menyiapkan semua instrumen/alat kelengkapan negara untuk berhadapan dengan Aturan Hukum Kolonial Indonesia maupun Hukum Internasional.
2. Seluruh Rakyat Papua Barat segera bersatu menyatakan komitmen dan kebulatan bersama untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat mendorong persatuan nasional Bangsa Papua Barat untuk megusir kolonial Indonesia dan mendorong pemerintahan transisi papua barat serta bersama – sama mengawal perjuangan Papua Barat menuju pintu gerbang kemerdekaan.
3. Mobilisasi Umum Nasional Papua Barat bersama – sama melakukan aksi – aksi damai sesuai prinsip demokrasi untuk terus menarik simpati Internasional bagi terwujudnya Intervensi Internasional menuju perundingan Internasional antara Pemerintah Transisi Papua Barat dan Pemerintah Republik Indonesia yang dimediasi guna mempercepat proses “ Dejure “ status politik Papua Barat.
4. Mendesak Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) Mendaftarkan Papua Barat dalam Komisi Dekolonisasi PBB sehingga secara Hukum membatalkan/ menggugurkan Resolusi PBB Nomor. 2504 tentang New York Agreement dasar Pelaksanaan PEPERA di Papua dan dilakukan Peninjauan kembali semua komunike Internasional terhadap status politik Papua Barat sesuai aturan – aturan dan mekanisme yang telah dibakukan secara Internasional.
5. Menjaga agenda dan garis perjuangan dengan menjunjung tinggi nilai – nilai Hak Asasi Manusia, Moral, Agama, etika dan Adat Papua, serta prinsip dasar demokrasi demi terciptanya tatanan kebangsaan dan kehidupan berbagsa dan bernegara Republik Demokratik Papua Barat bagi terwujudnya perdamaian dunia dengan tidak melakukan penyiksaan, pengusiran secara paksa, penjarahan, dan lain – lain tindakan kekerasan yang bertentangan dengan nilai – nilai tersebut diatas yang bahkan melemahkan dukungan Masyarakat Internasional ( Bangsa – Bangsa ) terhadap perjuangan Menuju Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.
Penutup
Nahh… Sekarang yang menjadi pertanyaan bersama kita :
1. apakah Papua Barat telah siap keluar dari NKRI, dengan kata lain Merdeka dan atau Berdaulat sendiri??
2. Kapan dan Bagaimana Kita Memulai kerja riil dan konsolidasi gerakan dalam network..??
3. Mampukah Generasi Muda sebagai tulang punggung Rakyat di Hari ini dapat menciptakan sesuatu Perubahan Baru bagi bangsa dan Rakyatnya??
Kembali kepada rakyat dan kita yang rindu suatu kebebasan.. Semoga hal - hal diatas boleh memberikan input positif bagi kita sekalian di milist ini... PAPUA BARAT MERDEKA.-
A.N. Sekretariat WPNA